KPPAD Prov.Bali

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali adalah lembaga
independen yang ada di Provinsi Bali, berdasarkan Perpres No. 61 Tahun 2016 Tentang KPAI (
Komisi Perlindungan Anak Indonesia ), Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak dan Pergub No. 48 Tahun 2015 Tentang Komisi Pengawasan Perlindungan
Anak Daerah Provinsi Bali. Fungsi dan keberadaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak
Daerah (KPPAD) adalah melakukan pengawasan dan pemantauan bagaimana masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat dengan SKPD dan melakukan penyelenggara hak
– hak anak.
Tugas Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali untuk mengawasi
penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak anak yang belum genap berusia18
tahun dan termasuk yang dalam kandungan di Provinsi Bali.
Dalam hal ini kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi perlindungan
khusus anak yaitu:

  1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi
    dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan
    koordinasi tingkat Daerah Provinsi.
  3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
    perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
    Kewenangan yang menjadi sub urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlindungan khusus
    anak yaitu:
  4. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah
    Kabupaten/Kota.
  5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan
    koordinasi tingkat Daerah Provinsi.
  6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
    perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    Terdapat beberapa tugas – tugas KPPAD yang diantaranya adalah :
  7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksaaan perlindungan dan pemenuhan hak – hak
    anak daerah.
  8. Melakukaan koordinasi, sosialisasi tentang perlindungan anak di daerah.
  9. Memberikan advokasi pemantauan dan evaluasi perencaan dan pelaksanaan perlindungan
    anak daerah.
  10. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program.
  11. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap
    Undang – Undang Tentang Perlindungan Anak.
  12. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.

Selengkapnya..klik disini